MUKOMUKO – Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko 2024, petahana H. Sapuan dan Wasri kembali berpasangan maju sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Mukomuko.
Saat ini kedua pasangan calon ini masih aktif menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko sehingga keduanya leluasa menggunakan fasilitas negara untuk menyampaikan program dan bantuan bantuan kepada masyarakat yang kita khawatirkan ini justru dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi dukungan suara.
Sebagaimana diutarakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat National Corruption Watch Kabupaten Mukomuko, Zlatan Asikin kepada awakmedia, Senin (9/9). Dirinya meminta pihak Bawaslu untuk bekerja ekstra ketat terhadap Paslon petahana.
“Kami minta Bawaslu melalui seluruh panwascam di Kabupaten Mukomuko ini, bekerja sangat ekstra untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pergerakan pasangan calon petahana, jangan sampai program yang dibiayai oleh negara ini dimanfaatkan oleh calon petahana untuk menguntungkan dirinya sendiri atau dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kampanye terselubung,” kayanya.
Menurut Asikin, karena pasangan ini masih aktif menjabat, tentunya rekan rekan pejabat yang loyal dengan calon petahana ini akan ikut turun ke lapangan mendampingi bupati sebagai calon petahana. Ini pihak Bawaslu pada semua tingkatan harus benar benar jeli dan bekerja sangat ekstra dan kita minta rekan rekan media juga secara detail mengawal tiap langkah perjalanan calon petahana ini.
“Pola pola pemberian bantuan program menjelang pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebenarnya ini pola kuno dan pola lama, jika ini dilakukan oleh calon petahana di Kabupaten Mukomuko maka dapat kita simpulkan bahwa calon petahana justru kurang merasa yakin dengan dukungan masyarakat selama ini. Apabila programnya bagus, ikatan silaturahminya baik dengan masyarakat dan dalam mengelola keuangan serta mengelola birokrasi juga baik selama menjabat, harusnya tidak perlu melakukan hal seperti itu, yakni menebar bantuan menjelang Pilkada,” beber Zlatan.
Dilain sisi, Kasim warga masyarakat di Kecamatan Penarik juga menyampaikan persoalan bupati tebar tebar bantuan menjelang Pilkada, akan menjadi persoalan serius karena ini sama saja dengan kampanye terselubung dan kita akan melaporkannya kepada Bawaslu yang akan kami tembuskan ke Kementerian Dalam Negeri secepatnya.
“Kita akan laporkan ke Bawaslu terkait persoalan Bupati tebar-tebar bantuan jelang Pilkada, dan ini akan kami tembuskan ke Kemendagri,” demikian Kasim.(*)
