MUKOMUKO – Jelang berakhirnya tahun ajaran 2023-2024, acara perpisahan antara murid dan guru sepertinya sudah menjadi tradisi di sekolah-sekolah. Tak terkecuali Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 04 Mukomuko.
Namun acara perpisahan itu, mayoritas dikeluhkan oleh sejumlah wali murid. Pasalnya, selain membutuhkan biaya selangit, juga terkesan tak memandang kehidupan ekonomi wali murid yang beragam.
Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Wali Murid, Zukrun. Ia mengeluhkan tingginya biaya perpisahan di SMPN 04 Mukomuko. Bahkan, ia menilai adanya dugaan pungli pada kegiatan perpisahan yang akan diadakan sekolah setempat.
“Biaya kegiatan perpisahan yang mencapai Rp 625 ribu, ini jelas memberatkan para orang tua wali murid. Kami menilai adanya dugaan pungli disini. Kalau sekedar acara perpisahan bisa digelar sederhana,” ujarnya kepada awakmedia, Kamis (21/3).
Menurutnya, pihak sekolah terkesan memaksakan kegiatan tersebut agar terlihat mewah. Namun disisi lain, kehidupan ekonomi para orang tua wali murid, tidak semua sama. Apalagi, kondisi ekonomi sekarang sulit, dengan harga bahan-bahan pokok juga selangit.
“Kehidupan ekonomi orang tua wali murid itu tidak semuanya sama, apalagi kondisi saat ini sangat sulit. Harga bahan-bahan pokok naik, jangan sampai pihak sekolah terkesan memaksakan diri agar terlihat mewah di depan publik,” imbuhnya.
Kendati demikian, pihaknya meminta pihak pemerintah daerah meninjau serta mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh pihak sekolah. Jangan sampai kedepannya terus menjadi sorotan di tengah masyarakat. Hal ini diperparah dengan tidak adanya rapat terkait pembentukan Komite Sekolah yang baru.
“Dunia pendidikan harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah setempat. Harapan kami, agar ditinjau dan di evaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang ambil pihak sekolah, walaupun melalui rapat komite. Isu Ketua Komite “seumur hidup” harus diluruskan dengan pergantian Ketua Komite,” tegas Zukrun.
Terpisah, Kepala SMPN 04 Mukomuko, Wiwid Burza, saat dikonfirmasi awakmedia mengatakan bahwa biaya yang dibebankan kepada murid, itu sudah berdasarkan hasil musyawarah antara orang tua siswa, komite dan pihak sekolah.
Ia membenarkan jika pihak sekolah membebankan sebanyak Rp 625 ribu untuk 83 siswa, namun khusus biaya perpisahan hanya sebesar Rp 295 ribu. Selebihnya untuk keperluan lainnya.
“Biaya tersebut berdasarkan hasil musyawarah antara orangtua/wali siswa, komite dan pihak sekolah pada hari Kamis 7 Maret 2024. Disepakati bersama sebesar Rp 625 ribu dengan rincian : Biaya perpisahan sebesar Rp 295 ribu. Selainnya untuk biaya kenang-kenangan untuk sekolah dari wali murid, Biaya Sampul ijazah,
Biaya Pas foto dan Biaya foto bersama siswa, serta Biaya Salempang/medali,” terangnya
Dijelaskan Wiwid, bahwa dalam kegiatan perpisahan itu, pihaknya samasekali tidak mengambil keuntungan. Pihaknya hanya sekedar memfasilitasi siswa jelang tamat.
Pihaknya mengajak para wali murid untuk menyelesaikan dengan kepala dingin, jika orangtua wali murid merasa diberatkan.
“Untuk diketahui, sekolah tidak mengambil untung dari kegiatan tersebut. Malahan tenaga, pikiran serta waktu kita habiskan untuk kegiatan itu. Sekolah hanya memfasilitasi siswa dihari terakhirnya di sekolah, dengan mengadakan kegiatan perpisahan sesama siswa dan guru-guru nya. Jika memang ini memberatkan tentu lebih baik kita selesaikan dengan kepala dingin dan duduk bersama kembali,” jelasnya.
Saat ditanyai terkait tidak adanya pergantian dan pembentukan pengurus komite yang baru sejak beberapa tahun terakhir, Wiwid mengaku bahwa pada tahun ajaran baru 2024-2025 mendatang, akan mengadakan rapat terkait pergantian ketua komite.
“Saat ini program sekolah tengah berjalan, sebelumnya harapan kami dengan adanya kedekatan antara ketua komite kami dengan pihak pemerintah daerah, supaya bisa melobi hadirnya musholla untuk tempat ibadah di sekolah. Namun sepertinya tidak terealisasi oleh pemerintah setempat,” papar Wiwid.
Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Rakyat Menggugat, Junaidi, meminta tim saber pungli Kabupaten Mukomuko untuk bisa turun menelusuri adanya isi dugaan pungli di sejumlah sekolah. Menurutnya, tim saber pungli Kabupaten Mukomuko belum turun dalam menindaklanjuti isu-isu yang terjadi di lapangan.
“Kami harap, Tim Saber Pungli Kabupaten Mukomuko agar bisa turun ke lapangan dalam menindaklanjuti isu-isu terkait dugaan pungli di sejumlah sekolah. Selama ini kami belum melihat pergerakan dari Tim Saber Pungli Kabupaten Mukomuko. Pihak kami juga akan mencoba menelusuri dan melaporkan ke pihak aparat penegak hukum, jika terdapat pungli. Jangan sampai adanya pungutan-pungutan yang memberatkan orangtua wali murid,” demikian Junaidi.
Pewarta : Gemmi Jupriadi
